Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna/RMOLJabar
Meski telah menerima instruksi gubernur, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna tidak akan langsung memberhentikan proyek pembangunan Pramestha Resort Town yang menggerus areal perbukitan di Kecamatan Lembang.

 

Bahkan, Umbara menilai, Pemprov Jabar tidak teliti karena telah mengeluarkan rekomendasi untuk keperluan pembangunan tersebut. Sebab jika membangun di Kawasan Bandung Utara (KBU) masalah, dirinya mempertanyakan penerbitan izin untuk melakukan pembangunan.

Terlebih, kata dia, sebelum terbit rekomendasi gubernur, terlebih dahulu Pemprov Jabar telah menerjunkan tim teknis untuk melakukan pengkajian terkait rencana pembangunan KBU.

Untuk itu, Umbara mengaku akan terlebih dahulu mengecek guna memastikan kelengkapan perizinan maupun berbagai pelanggaran sebagaimana disampaikan gubernur dalam suratnya sebelum akhirnya mengambil tindakan.

“Saya tidak mau gegabah (menghentikan proyek) meskipun ada surat dari Pak Gubernur (Ridwan Kamil). Saya mau lihat dulu dan cek langsung ke lapangan. Dan itu informasi izinnya lengkap, kalau izinnya lengkap apa yang menjadi pelanggaran, kan gitu,” ujar Umbara ditemui di Kantor Kecamatan Lembang, Selasa (14/01).

Jika ada pelanggaran yang dilakukan pengelola Pramestha Resort Town, kata dia, hal tersebut mengindikasikan Pemprov Jabar di masa kepemimpinan Danny Setiawan pada 2003-2008, dan Bupati KBB sebelumnya tidak teliti dalam melakukan kajian, sehingga terbit rekomendasi dan perizinan pembangunan tersebut.

“Bukan saya gak mau disalahkan, tapi kenapa juga rekomendasi itu keluar? Dan sesudahnya itu kenapa izin itu bisa keluar terutama rekomendasi?” bebernya.

“Kabupaten Bandung Barat gak mungkin mengeluarkan IMB, gak mungkin mengeluarkan perizinan kalau rekomendasi gubernurnya tidak ada,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melayangkan surat berupa intruksi kepada Bupati KBB untuk menghentikan pembangunan Pramestha Resort Town karena perusahaan komersil tersebut telah melanggar Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran teknis yang tidak sesuai arahan zonasi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016. Pelanggaran lainnya, sesuai dengan ketentuan Perda No 2 Tahun 2016 Bab XV Pasal 56 dalam hal Bupati/Walikota menerbitkan izin pemanfaatan ruang KBU tidak berdasarkan Rekomendasi Gubernur, maka keputusan izin dinyatakan batal demi hukum.

Terakhir, adanya kegiatan pengupasan tebing pada lokasi Pramestha Resort Town berpotensi memicu bencana longsor atau erosi.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here