Dialog Buruh, DPRD dan Pemda KBB/RMOLJabar

RUU Omnibus Law memicu kekhawatiran kaum buruh diberbagai daerah, temasuk para buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pasalnya, para buruh menilai, regulasi baru tersebut akan merugikan mereka.

 

Menurut  Ketua Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawa,  wajar jika saat ini para buruh saat ini resah. Karena dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja para buruh maupun perwakilan buruh tidak dilibatkan.

“Saya pikir tuntutan buruh itu memang rasional. Mereka ada kecenderungan khawatir terhadap RUU Omnibus Law ini yang berpihak kepada pengusaha,” ucap Bagja saat dihubungi, Kamis (13/2).

Dia mendukung tuntutan buruh yang meminta redaksional surat rekomendasi yang dilayangkan Pemkab Bandung Barat kepada pemerintah pusat untuk direvisi.

“Nah, para buruh ini kan menuntut Pemkab Bandung Barat mengganti isi surat yang menyebutkan; menyampaikan aspirasi buruh menjadi mendukung penolakan yang dilakukan buruh. Saya pikir tidak apa-apa karena tidak akan merugikan Pemda,” tegasnya.

Bagja juga mendorong Pemkab Bandung Barat untuk segera melakukan kajian terkait sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang kedepannya dapat dijadikan salah satu dasar penentuan upah buruh.

“Jadi kami tentunya mendorong, karena kan Dewan Pengupahan itu di dalamnya ada Pemkab Bandung Barat nah, dengan begitu nanti UMSK dapat diberlakukan disini,” terangnya.

Masih kata Bagja, Buruh dan DPRD KBB pada dasarnya sepakat untuk menghilangkan eksploitasi perusahaan terhadap buruh. “Apabila itu terjadi, tentunya harus ditindak tegas oleh Pemkab Bandung Barat. Jadi terkait masalah ini harus terakomodir dalam Perda maupun Perbup yang dibuat dan segera keluarkan,” jelasnya.

Mengingat kelima tuntutan para buruh di KBB dalam hal ini Koalisi Sembilan sangat relevan, dia menegaskan, Pemkab Bandung Barat harus bisa merealisasikan kelima tuntutan tersebut apalagi, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat (Aa Umbara dan Hengky Kurniawan) memiliki janji politik untuk mensejahterakan para buruh.

“Saya kira kewajiban itu harus dipenuhi. Apalagi yang dituntut para buruh ini wajar dan masuk akal. Makanya kami mendorong agar Pemkab Bandung Barat merealisasikan aspirasi para buruh ini,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here