Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Sri Kusnaeni melakukan reses selama tiga hari ke dapilnya di Kecamatan Bogor Selatan, dan kali ini di Kampung Gudang, Kelurahan Rangga Mekar.
Sri Kusnaeni mengatakan, anggota dewan itu memiliki kewajiban yaitu dalam masa sidang punya satu kali reses, dan dalam satu tahun ada 3 masa sidang. Sedangkan reses yang kali ini merupakan masa sidang yang pertama di tahun 2022-2023.
"Kita diberi kesempatan selama 3 hari untuk kembali ke masyarakat dan hari ini titik terakhir reses saya dalam menyerap aspirasi yang ada di dapil saya Bogor Selatan. Di reses ini, saya harus tahu permasalahan apa saja yang ada di masyarakat," kata Sri Kusnaeni seusai reses di Rangga Mekar, Rabu (14/9).
Selama reses, Sri bertemu dengan beragam komunitas yang ada di masyarakat, mulai dari ibu-ibu yang sudah lanjut usia, kemudian ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu kader posyandu hingga anak-anak muda, termasuk komunitas olahraga.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat selama dirinya reses, umumnya soal sosial seperti, kartu BPJS yang masih banyak tertunggak sehingga ingin dialihkan ke BPJS PBI. Kemudian soal pendidikan, yang masih ada ijazahnya tertunggak juga dan program RTLH dari pemerintah.
"Ada juga dari masyarakat yang mengeluhkan fasilitas yang perlu diperbaiki pasca terkena bencana," ujar Sri.
Lebih lanjut, dikatakan Sri, berbicara BPJS memang bukan program baru dan di program BPJS sendiri ada beberapa skema, yaitu BPJS mandiri dan BPJS PBI. Khusus untuk BPJS PBI itu merupakan tanggung jawab pemerintah dan anggarannya ada yaitu dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Bogor.
Dia pun menyampaikan, BPJS PBI yang biayanya bersumber dari APBD Kota Bogor itu belum memenuhi kuota yang ada, sehingga masih banyak peluang bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Kendati demikian, lanjut Sri, jangan sampai ada manipulasi data misalnya mengaku miskin padahal ekonominya mampu, begitu juga sebaliknya.
"Nah, selama saya reses banyak yang menyampaikan soal BPJS masih banyak menunggak dan kami memahami, karena dua tahun kemarin kita dilanda pandemi covid yang sangat berdampak sekali kepada ekonomi masyarakat," terangnya.
Melihat kondisi seperti itu, ia pun mengajak masyarakat untuk segera beralih atau memutasikan BPJS mandiri ke BPJS PBI. Caranya, bisa mengurus kelurahan atau bisa langsung ke aplikasi solid.
"Karena saya banyak mendapat keluhan soal itu, mungkin di sini saya melihat mungkin masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dan saya hadir untuk menyampaikan itu. Hasil reses ini akan kami tindaklanjuti dalam rapat-rapat di DPRD Kota Bogor," tutupnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved