Utang Jatuh Tempo 2025 Mencapai Rp800 Triliun, Sri Mulyani: Tidak Perlu Khawatir

Pemerintah Indonesia dihadapkan dengan tantangan besar pada tahun 2025, di mana jumlah utang yang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan rincian bahwa utang ini terdiri dari Rp705,5 triliun dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun dari pinjaman lainnya. Meski jumlah tersebut cukup signifikan, Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir, asalkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ekonomi, dan politik dalam negeri tetap terjaga dengan baik.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI yang berlangsung pada Kamis (6/6), Sri Mulyani menekankan pentingnya kredibilitas negara dalam menghadapi jatuh tempo utang tersebut. "Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil maka sudah hampir dipastikan risikonya kecil," ujarnya.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pasar akan tetap percaya pada perekonomian Indonesia jika persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan situasi politik dalam negeri tetap stabil. "Karena market beranggapan 'Oh negara ini sama', sehingga jatuh temponya yang terlihat di sini itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan tentu politik tetap sama," tambahnya.

Sebagai tambahan informasi, utang pemerintah per April 2024 tercatat mencapai Rp8.338 triliun. Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp8.262 triliun. Dari total utang tersebut, Rp7.333 triliun merupakan SBN, sementara sisanya sebesar Rp1.005 triliun berupa pinjaman.

Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun jumlah utang ini terus bertambah, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kredibilitas fiskal. Dengan langkah-langkah yang tepat dan pengelolaan yang baik, Sri Mulyani optimistis bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan utang jatuh tempo pada 2025 dengan baik.

Pemerintah berencana untuk terus memantau dan menyesuaikan kebijakan ekonomi sesuai dengan kondisi global dan domestik, guna memastikan bahwa beban utang dapat dikelola secara efektif tanpa menimbulkan gejolak yang berarti bagi perekonomian nasional.

Dengan demikian, masyarakat dan investor diharapkan tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah memiliki strategi yang matang dalam mengelola utang negara, sehingga perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh dan stabil dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.