Wacana Kepulangan WNI Eks ISIS, Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bersikap?

Wacana Kepulangan WNI Eks ISIS, Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bersikap?

LAMA tak menulis lagi, kali ini terpancing untuk menyampaikan pandangan soal wacana kepulangan WNI Eks ISIS yang cukup ramai dibahas. Bahkan, secara khusus Presiden Jokowi melalui akun media sosialnya menyatakan pendapat pribadi soal penolakannya.


 

Tak hanya Presiden, berbagai tokoh dari mulai Menteri hingga anggota DPR pun banyak yang menolak. Walaupun tentunya, tak sedikit juga yang mendukung agar mereka dipulangkan. Alhasil, wacana ini kemudian menjadi perdebatan baru di media sosial serta media massa Tanah Air.

Jika dilihat, penolakan terkait hal tersebut mayoritas berlandaskan pada kekhawatiran Eks combatan ISIS ini menjadi virus baru yang menyebarkan terorisme di Indonesia. Tentu tak berlebihan, mengingat jumlah mereka yang lebih dari 600 orang tak bisa dikatakan sedikit dan dianggap sepele.

Namun sayangnya, jika diperhatikan para pejabat dan politisi kita seakan lupa bahwa Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum telah mengatur secara jelas terkait masalah kewarganegaraan. Sehingga seharusnya, apapun itu kebijakan ataupun komunikasi publik haruslah berpegang pada hukum yang berlaku.

Pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan misalnya, dalam pasal 23 huruf (d) menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Sementara huruf (f) menyebutkan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Maka merujuk pada aturan itu, kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS otomatis gugur.

Masih dalam Undang-undang tersebut, Kewarganegaraan mereka bisa saja dikembalikan. Namun, tentunya mereka wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi, tentu perlu ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan pemerintah bila hendak menerima kembali mereka ke Indonesia.

Pertama, wajib dilakukan screening terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana keyakinan ideologi radikal warga ISIS asal Indonesia tersebut. Penilaian ini perlu dilakukan secara cermat per individu agar mereka tidak menyebarkan ideologi dan paham radikal di Indonesia.

Kedua, seberapa siap masyarakat di Indonesia menerima kehadiran mereka kembali. Kesediaan masyarakat di sini tidak hanya dari pihak keluarga namun juga masyarakat sekitar di mana mereka nantinya bermukim, termasuk pemerintah daerah.

Karena bagaimanapun, proses deradikalisasi tak bisa dilakukan secara instan, perlu ada partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah, masyarakat sekitar serta keluarga sehingga para eks warga ISIS ini mampu beradaptasi dengan baik serta terhindar dari kemungkinan kemunculan pemahaman radikalnya lagi.

Beranjak dari hal tersebut diatas, seharusnya para pejabat serta politisi kita tak semudah itu berkomentar melakukan penolakan tanpa mempertimbangkan aspek hukum serta kemanusiaan. Sehingga wacana semacam ini tak lantas menjadi polemik yang melebar kemana-mana tanpa landasan pasti yang dijadikan sebagai pegangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hamzah Zaelani Mar'ie M.Han Penulis adalah Magister Ilmu Pertahanan, Prodi Peperangan Asimetris.