Wakil Ketua Gerindra Jabar Kritik Sundaya Pilih Jalur Independen untuk Pilkada

Kader Partai Gerindra sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD KBB, Sundaya, memutuskan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Bandung Barat bersama KH Aa Maulana melalui jalur independen. Keputusan ini mendapat sorotan dari DPD Partai Gerindra Jawa Barat (Jabar).

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Daddy Rohanady, menyatakan bahwa secara prinsip, sebagai kader Partai Gerindra, Sundaya seharusnya mencalonkan diri sebagai kepala daerah menggunakan kendaraan politik partai tersebut. "Fungsi partai adalah sebagai kendaraan politik, jadi kalau ada kendaraannya, harusnya digunakan," tegas Daddy saat dihubungi oleh Kantor Berita RMOLJabar pada Sabtu (18/5).

Daddy mempertanyakan keputusan Sundaya mencalonkan diri lewat jalur perseorangan dan dampaknya jika tidak terpilih pada periode 2024-2029. "Kalau dia dari jalur perseorangan, apakah dia terpilih 2024-2029? Kalau tidak terpilih, bagaimana?" ujarnya.

Daddy menjelaskan bahwa jika Sundaya mencalonkan diri melalui Partai Gerindra, dia tetap harus mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Gerindra. Namun, hingga kini, kejadian ini belum sampai pada tahap penyikapan di DPD. "DPD dan DPC harus berkoordinasi mengenai masalah ini, karena bagaimanapun rekomendasi untuk calon kepala daerah dari Partai Gerindra harus berasal dari DPP," ungkapnya.

Lebih lanjut, Daddy berpendapat bahwa sebagai kader partai, Sundaya seharusnya mempertimbangkan untuk maju melalui jalur partai. "Jika dia adalah kader yang terpilih di Pilkada 2024-2029, logika saya mengatakan semestinya dia lewat jalur partai," tegasnya.

Ketika ditanya tentang potensi dampak terhadap perolehan suara Partai Gerindra jika ada kader yang memilih jalur perseorangan, Daddy menyatakan bahwa jika hal tersebut benar terjadi, Sundaya akan dipanggil oleh DPD atau DPP Partai Gerindra. "Karena ini berkaitan dengan posisi partai," ujarnya.

Daddy menekankan pentingnya kesatuan dalam partai. "Jika partai mendukung kandidat A tetapi ada kader yang tidak mendukung, itu juga jadi bahan pertimbangan. Logikanya, kita dalam satu kendaraan yang sama, kalau kendaraannya mogok, ya, didorong bareng-bareng. Masa ada satu yang kemudian ngacir kemana saja? Itu tidak boleh terjadi," katanya.

Pada prinsipnya, dalam satu partai, semua harus berada pada frekuensi yang sama. Oleh karena itu, penegakan disiplin partai sangat bergantung pada para pemimpin di tingkat DPC, DPD, maupun DPP. "Masing-masing level tahu konsekuensi logisnya," kata Daddy menandaskan