Warganet Pesimistis Prabowo Dapat Lunasi Utang Warisan Jokowi

Utang Pemerintah Indonesia yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800 triliun. Mayoritas pengguna media sosial pun pesimistis Presiden terpilih Prabowo Subianto mampu melunasi utang era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pesimisme warganet terungkap dalam hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), yang melibatkan 18.977 pengguna akun media sosial X.

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto mengatakan, sebanyak 72,5 persen netizen pesimistis Prabowo dapat menyelesaikan utang warisan Jokowi.

"Ke depan gimana? Kira-kira, para netizen yang 18 ribu akun, 22 ribu perbincangan tadi. Angkanya, ini juga surprise saya rasa, ternyata 72,5 persen pesimistis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani langsung Pak Prabowo juga dalam lima tahun mendatang," tutur Eko dalam acara Diskusi Publik di Jakarta, Kamis (4/7).

Eko menjelaskan, para warganet menilai kondisi keuangan Indonesia sudah terlalu buruk. Dengan begitu, mereka sulit untuk mempunyai optimisme soal utang pemerintah.

Menurutnya, perbincangan di media sosial bahkan telah sampai pada pembahasan negara kolaps atau bangkrut. Alasan sebagian besar warnaget karena menganggap utang Indonesia kian besar dan bunga terus bertambah, sementara anggaran justru mengalami defisit.

"Walaupun mungkin ini, kalau dari peneliti, mungkin bisa jauh karena faktornya pasti tidak hanya satu. Tapi, ini penting, karena lonceng ketidakstabilan dan ekonomi itu sekarang, ya referensi kita yang paling dekat itu sosial media," paparnya, dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Eko juga mengungkap, generasi Z aktif menyuarakan keluhan-keluhan terkait utang yang semakin membengkak. Bahkan banyak yang berpendapat Jokowi ingkar janji.

Sebab pada kampanye Pilpres 2014, Jokowi menargetkan rasio utang terhadap PDB bisa dikurangi secara bertahap. Namun faktanya, rasio utang terhadap PDB di era Jokowi mencapai 40 persen. Angka tersebut cukup tinggi dibanding era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkisar 24,7 persen dari PDB.

Di sisi lain, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai akan menambah beban utang Indonesia. Para netizen meragukan proyek tersebut dapat berhasil apabila terus menjadi beban utang negara.

"Walaupun sebetulnya kalau secara proporsional, mungkin IKN bukan yang terbesar dalam konteks utang, tapi menjadi concern para netizen. Kenapa? Karena kita tahu enggak ada investor yang masuk, ya. Mungkin ada, ya. Tapi enggak banyak kan yang masuk, gitu, sehingga mereka khawatir ini ke depan gimana nih keberlanjutannya (IKN)," tutup Eko.