Waspadai Ancaman Oligarki pada Pilkada 2024

BAYANGKAN sebuah negara yang dikuasai oleh segelintir orang kaya dan berkuasa. Mereka memiliki pengaruh besar di berbagai bidang, dari politik hingga ekonomi. Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi.

Itulah gambaran dari oligarki, sebuah sistem pemerintahan yang mengancam demokrasi, ekonomi, dan kehidupan sosial.

 Menjelang Pilkada 2024 di salah satu daerah di Indonesia, muncul fenomena kolaborasi "obesitas," yang menjadi contoh nyata bagaimana oligarki bekerja. Mereka menggunakan berbagai cara, termasuk moneter, untuk menggalang dukungan, mengendalikan partai politik, dan menciderai prinsip demokrasi.

Rakyat seolah-olah hanya diberi pilihan terbatas, karena partai politik lebih mementingkan kepentingan oligarki daripada suara rakyat.  Oligarki bahkan tak segan memanfaatkan kekayaan mereka untuk memengaruhi proses demokrasi. Mereka mendanai kampanye, menyebarkan propaganda, dan menekan lawan politik.

Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kontestasi politik, di mana calon yang bergelimang logistik memiliki keunggulan yang tidak adil. Rakyat pun merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan proses demokrasi telah dicederai oleh para oligarki.

Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik menjadi surut. Orang-orang merasa bahwa demokrasi hanya menjadi alat bagi para oligarki untuk meraih kekuasaan dan keuntungan. Ketidakpercayaan yang muncul di tengah masyarakat dapat berujung pada apatisme politik dan melemahkan demokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, oligarki juga akan menguras sumber daya ekonomi. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru dihamburkan untuk kepentingan politik para oligarki. Mereka mengendalikan ekonomi dan menguntungkan kelompoknya sendiri, menciptakan ketidakmerataan ekonomi dan memperparah kesenjangan sosial.

"Kolaborasi gendut" berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Uang yang seharusnya digunakan untuk investasi dan pengembangan ekonomi justru tersedot ke dalam kantong para oligarki. Sebagai akibatnya, pembangunan ekonomi terhambat dan rakyat kecil semakin terpinggirkan dan sekarat.

Oligarki juga memecah belah masyarakat. Mereka menggunakan isu-isu sensitif untuk mengadu domba kelompok yang berbeda, menciptakan ketidakharmonisan sosial dan mengancam stabilitas umum. Mereka menciptakan kesenjangan sosial dan memarjinalkan kelompok tertentu, mengikis nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Oligarki terdiri dari para pemilik modal berkantong tebal, pengusaha, dan politikus yang saling terkait. Mereka menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk mengendalikan sistem politik dan ekonomi. Mereka memiliki akses ke media, birokrasi, dan lembaga peradilan, yang memungkinkan mereka untuk memperkuat kekuasaan dan melindungi kepentingannya.

Untuk melawan oligarki, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran politik, memilih pemimpin yang berintegritas, dan mengawasi kinerja pemerintah. Lembaga negara harus menjalankan fungsinya secara independen dan menegakkan hukum secara adil. Partai politik harus kembali ke khittahnya sebagai wadah aspirasi rakyat dan tidak menjadi alat bagi para oligarki.

Oligarki merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan kehidupan sosial. Setiap warga negara harus melawannya dengan semangat demokrasi yang sejati, dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan membangun sistem yang adil dan berkelanjutan.

*Penulis adalah Wartawan Kantor Berita RMOLJatim