WTO Pangkas Angka Pertumbuhan Perdagangan Global 2022

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menurunkan perkiraan pertumbuhan perdagangan globalnya untuk tahun 2022 di tengah berkecamuknya perang Rusia- Ukraina dan kenaikan harga komoditas.

Dilansir Anadolu Agency, Selasa (12/4), WTO mengatakan bahwa tahun ini pertumbuhan volume perdagangan barang global hanya sebesar 3%, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,7%.

WTO juga memperkirakan, ekonomi global hanya tumbuh sebesar 2,8% pada tahun 2022, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,1%. Padahal, tahun lalu pertumbuhan ekonomi global mencapai 5,7%.

Sementara ditahun 2023, pertumbuhan ekonomi global akan sedikit lebih baik yakni di angka 3,2%. Hal itu ditunjang oleh volume perdagangan internasional yang bisa tumbuh hingga 3,4%.

Namun demikian, WTO menambahkan bahwa perkiraan tersebut bisa saja direvisi. Pasalnya, ancaman makin meluasnya perang di Eropa meningkatkan ketidakpastian situasi global.

“Dampak ekonomi yang paling langsung dari krisis adalah kenaikan tajam harga komoditas. Meskipun pangsa mereka kecil dalam perdagangan dan output dunia, Rusia dan Ukraina adalah pemasok utama barang-barang penting termasuk makanan, energi, dan pupuk, yang pasokannya sekarang terancam perang," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Tak hanya perang Rusia-Ukraina, WTO juga menyebut, pertumbuhan perdagangan global dapat tekanan akibat kebijakan Lockdown di China yang sedang serius mencegah penyebaran COVID-19.

"Lockdown kembali mengganggu perdagangan lintas laut pada saat tekanan rantai pasokan tampaknya mereda. Ini dapat menyebabkan kekurangan baru. input manufaktur dan inflasi juga lebih tinggi," tambah WTO.

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, perang telah merugikan ekonomi global, dan yang paling terdampak adalah negara-negara berpenghasilan rendah di mana makanan menyumbang persentase besar dari pengeluaran rumah tangga.

“Pasokan yang berkurang membuat harga makanan yang lebih tinggi berarti bahwa orang miskin di dunia terpaksa hidup tanpa itu,"

Dalam situasi krisis, kata Ngozi, dibutuhkan volume perdagangan yang lebih besar untuk memastikan akses yang stabil dan adil terhadap kebutuhan.

"Membatasi perdagangan akan mengancam kesejahteraan keluarga dan bisnis dan membuat tugas yang lebih berat untuk membangun pemulihan ekonomi yang tahan lama dari COVID‑19, ”pungkasnya.